Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) mengembangkan ekosistem kelapa sawit bersama koperasi dan petani, dengan mengambil salah satu model yang diterapkan Federal Land Development Authority (Felda) Malaysia.
Dalam Seminar Nasional “Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi”, di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa, Menkop mengatakan Felda dapat menjadi salah satu rujukan dalam mengonsolidasikan perkebunan rakyat dan petani sawit melalui koperasi, sehingga mereka memiliki posisi lebih kuat dalam rantai industri kelapa sawit.
Ferry membandingkan kondisi tersebut dengan Malaysia yang memiliki luas perkebunan sawit sekitar seperempat Indonesia. Menurut dia, meski memiliki lahan yang lebih kecil, produksi dan ekspor minyak sawit mentah (CPO) Malaysia terpaut relatif tipis dengan Indonesia.
“Artinya, memang ada perbedaan pengelolaan,” ujar dia lagi.
Ferry mengatakan komposisi perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri atas 54 persen perusahaan besar, 43 persen perkebunan rakyat, dan 3 persen perkebunan negara.
Menurut dia, besarnya porsi perkebunan rakyat perlu diikuti dengan penguatan kelembagaan petani melalui koperasi, agar dapat mengambil peran lebih besar dalam industri sawit.
Ferry mengatakan Agrinas Palma nantinya diharapkan membangun ekosistem bersama koperasi secara langsung, termasuk dengan memperkuat penjualan CPO dalam jumlah besar hingga ke pasar ekspor.
Ia juga mendorong agar ekosistem tersebut dapat memperkuat kapasitas ekspor CPO Indonesia dan mengembangkan industri hilir, termasuk produk turunan seperti minyak goreng.
“Kalau perlu ekspor juga, keluar negeri ekspor CPO kita. Itu yang sebenarnya kita inginkan dan itu akan kita bangun ekosistem itu juga supaya terjadi penjualan CPO dalam jumlah yang besar,” kata Ferry.
Menurut Ferry, koperasi perlu diperkuat agar tidak hanya berperan sebagai wadah petani, tetapi juga menjadi bagian dari rantai usaha sawit dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, petani diharapkan memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari hasil perkebunannya.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan Agrinas mendapat penugasan khusus melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 untuk mengelola kebun sawit hasil penertiban kawasan hutan yang dibuka secara ilegal.
Ia menyebut terdapat sekitar 4,1 juta hektare lahan hasil penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang perlu diarahkan pengelolaannya agar manfaatnya kembali kepada masyarakat, khususnya melalui koperasi.
Dari lahan yang dititipkan kepada Agrinas, kata Abdul Ghani, terdapat kewajiban mengalokasikan minimal 20 persen sebagai plasma untuk rakyat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Agrinas perlu menggandeng koperasi sebagai mitra dalam pengelolaan.
“Kami akan utamakan koperasi di sekitar lahan sebagai vendor pemelihara tanaman, panen, dan kegiatan lainnya. Dengan luasnya area yang kami kelola, koperasi menjadi mitra utama dalam mendukung hilirisasi sawit sekaligus ketahanan pangan,” ujarnya pula.
